#Repost
Medan [9/11/2026), Kajati Sumatera Utara Muhibuddin, SH.,MH memutuskan untuk menerapkan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka Ratna Sri Dewi kepada korbannya Muna Marini warga kota Tanjungbalai.
Penetapan keputusan itu dilakukan oleh Kajati setelah mendengar pemaparan dalam ekspose perkara pidana dari Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung balai Bobon Robiana, SH.,MH bersama Jaksa Penuntut Umum Kejari Tanjung balai yang digelar secara virtual pada Jumat (6/11/2026) diruang rapat lantai II Kejati Sumatera Utara.
Saat memimpin eskpose tersebut, Kajati turut didampingi Aspidum Kejati Sumatera Utara Suhendri, SH., MH bersama jajaran Pejabat struktural pada Bidang Pidana Umum.
Diketahui peristiwa pidana tersebut terjadi pada hari Selasa 06/05/2025 sekira pukul 10.00 Wib, di Jalan Gang Suka Jadi Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, tersangka Ratna Sri Dewi mendatangi rumah saksi korban untuk menagih bunga hutang sebesar Rp. 6.000.000.- (enam Juta Rupiah) kepada Saksi Eri Murniati, namun saksi tidak mau melunasi bunga hutangnya karena telah merasa melunasi pokok hutangnya, karena hal tersebut, tersangka emosi dan langsung mengambil 1 (satu) unit handphone milik saksi Muna Marini (teman daripada saksi Eri Murniati) yang juga sedang berada di rumah tersebut. selanjutnya tersangka dengan menendang perut saksi Eri Murniati, dan tersangka juga mengambil 1 (satu) buah setrika dan langsung melemparkan ke arah saksi namun mengenai tangan sebelah kiri saksi korban Muna Marini.
Akibat kejadian tersebut, terhadap tersangka dilakukan proses hukum di kepolisian dengan sangkaan melanggar pasal Pasal 466 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.
Alasan dan pertimbangan penerapan keadilan restoratif, tersangka telah mengakui kesalahannya serta menyatakan penyesalan mendalam dan menyampaikan permohonan maaf kepada saksi korban, kemudian saksi korban dengan ikhlas telah memaakan perbuatan tersangka dan memilih lebih menjaga hubungan baik yang telah lama terjalin daripada menuntut tersngka hingga ke pengadilan, kemudian bahwa korban dan tersangka telah berdamai serta masyarakat di lingkungan tempat tinggal para pihak yang diwakili oleh tokoh masyarakat setempat mendukung agar perkara ini diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif demi menjaga keharmonisan dan ketertiban umum.
Dalam pesan dan amanatnya, Kajati Sumut menyampaikan bahwa dalam penanganan perkara pidana, Jaksa harus mempertimbangkan banyak hal termasuk sisi kemanfaatan hukum maupun sisi kemanusiaan, penangangan perkara dengan pemenjaraan belum tentu menjadikannya semua baik, justru dikhawatirkan akan menanamkan kebencian dan dendam, *”oleh karenanya setiap perkara baiknya kita kaji dan kita teliti lagi jika memenuhi syarat yang ditentukan maka perkara tersebut semestinya dapat diselesaikan dengan sarana restoratif demi menjaga kebutuhan hubungan sosial di masyrakat, ini Jaksa harus berperan aktif demi kondusifitas di wilayah hukumnya”* ujar Kajati.
